A Review Of reformasi intelijen indonesia
A Review Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
The 2011 Intelligence Regulation incorporates quite a few content articles open to numerous interpretations, which CSOs claim violate and override the Legislation on Public Flexibility of data of 2008. For example, the Intelligence Legislation defines “intelligence strategies” as “info that may jeopardize national stability,” but presents no further rationalization with regard to the definition of “countrywide safety.
. Intelligence solutions should really abandon the aged paradigm in comprehending threats and fork out close attention to new issues including global terrorism.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain person yang memeberikan preparing dan direction
Community participation through this time was also observed being a mere formality, with last minute invitations issued for employee unions and various stakeholders.
This informative article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture in the course of the submit-independence revolution of 1945 for the authoritarian condition intelligence under the New Buy regime soon after 1965, and to the era of intelligence reform after the 1998 reformation movement. Not long ago, the challenges for Indonesian intelligence institutions have shifted from the necessity for legislation and political procedures to the need for just a democratic intelligence posture and the opportunity to face rising stability threats.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh person maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
However, the Countrywide Human Rights Commission has taken techniques to improve the protection of human rights defenders in Indonesia by issuing a guideline policy for sectoral procedures entitled ‘Norms Normal and Setting No. six on Human Rights Defenders in 2021. It incorporates a practical description and implementation of assorted human rights devices that serve as a guiding doc for state administrators together with other stakeholders to carry out nationwide and international human legal rights obligations.
During the House discussion ahead of the Invoice was passed, numerous legislators questioned some provisions that give that alms selection and distribution can only be completed by a societal Corporation with lawful entity standing. The legislators said which the new law will force community-based mostly alms administration groups to stop their alms collection and distribution functions since they have no sources or capacity to determine a societal Group with authorized entity status.
On the other hand, the lawsuit can only cover whether the minister has followed the administrative specifications. It is still unclear whether or not the court docket will consider the government’s purpose to label an organization as “anti-Pancasila”.
In advance of leaving for Amsterdam, Munir admitted he been given a cellular phone call in addition to a ask for informasi lebih lanjut through the ‘agent’ (who was later established, dependant on the results from the police investigation, for being the perpetrator) for a meeting about the Jakarta-Singapore flight, before continuing to Amsterdam. This info has become conveyed straight by Munir to his family and friends right before he died.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
The decision was taken subsequent the issuance of the regulation in lieu of the Law on Mass Companies, which has sparked problems more than likely violations of the proper to assemble since it grants The federal government the facility to disband mass teams without due method.